Pemerintah menambahkan insentif untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dengan mengenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 0%.
Hal ini diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kebijakan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Hak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.
PKB dan BBNKB kendaraan listrik sebesar 0% diatur dalam Pasal 10 dan 11. Pasal 10 ayat 1 menyebutkan pengenaan PKB kendaraan listrik berbasis baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
Kemudian ayat 2 menetapkan bahwa pengenaan BBNKB kendaraan listrik berbasis baterai untuk orang atau barang ditetapkan tarif sebesar 0% (nol persen) dari pengenaan dasar BBNKB. Namun, pajak 0% dan biaya transfer ini tidak berlaku untuk kendaraan konversi.
“Pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk orang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak termasuk kendaraan yang diubah dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai,” tulis pasal 10 ayat 3, dikutip Rabu ( 31/ 5).
Kemudian pasal 11 mengatur PKB dan BBN 0% untuk angkutan umum orang. Sama halnya dengan pasal 10, ketentuan PKB dan BBN 0% tidak berlaku bagi kendaraan yang dikonversi dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik berbasis baterai.
Sedangkan Permendagri 6/2023 menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Hak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
Dalam Permendagri 82/2022, PKB dan BBNKB untuk kendaraan listrik dikenakan tarif sebesar 10% dari dasar pengisian PKB dan BBNKB. Lalu bagaimana cara menghitung pajak mobil listrik?
Misalnya, mobil listrik Wuling Air EV yang dirilis pada 2023 untuk spesifikasi jarak jauh memiliki harga jual kendaraan bermotor (NJKB) Rp 190 juta.
Jadi jika mengacu Permendagri 82/2022, PKB Wuling Air EV adalah Rp 3.800.000 (NJKB x 2%). Dengan insentif pajak maksimal 10% dari dasar pengenaan pajak PKB, pajaknya hanya Rp 380.000.
Jumlah tersebut belum termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143.000 dan biaya administrasi sebesar Rp50.000. Jadi besaran PKB Wuling Air EV 2023 tipe jarak jauh yang harus dibayarkan adalah Rp 573.000.
Namun dengan Permendagri 6/2023 yang mengatur 0% PKB dan BBNKB, pemilik Wuling Air EV 2023 jarak jauh hanya membayar SWDKLLJ sebesar Rp 143.000 dan biaya administrasi sebesar Rp 50.000, sehingga total menjadi Rp 193.000.